Jakarta – Cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya dengan optimisme atau slogan pembangunan. Dibutuhkan kepemimpinan yang berani, pemerintahan yang bersih, serta kebijakan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Dewan Pembina PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, melalui tulisan bertajuk Indonesia Emas 2045: Saatnya Optimisme Dibuktikan dengan Kerja Nyata yang dipublikasikan pada Selasa (7/7/2026).
Menurut Herry, Indonesia saat ini berada pada momentum penting dalam perjalanan pembangunan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Ia menilai kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup untuk mengantarkan sebuah bangsa menjadi negara maju tanpa didukung kepemimpinan yang visioner dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena memiliki kekayaan alam. Bangsa besar lahir dari kepemimpinan yang berani mengambil keputusan, pemerintahan yang bersih, serta kemampuan membangun kepercayaan rakyat. Indonesia kini berada pada momentum sejarah tersebut,” ujar Herry.
Mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI itu menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai masa kepemimpinannya dalam situasi global yang penuh tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, rivalitas geopolitik, disrupsi teknologi, hingga ancaman krisis pangan dan energi.
Karena itu, menurutnya, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh sekaligus sistem pemerintahan yang mampu bekerja secara efektif dan adaptif menghadapi perubahan.
Herry menilai sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, serta percepatan investasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi menuju Indonesia sebagai negara maju.
Ia menyebut berbagai kebijakan tersebut mulai memperoleh legitimasi publik karena manfaatnya mulai dirasakan masyarakat secara langsung.
“Kepercayaan publik akan tumbuh ketika kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil rakyat,” katanya.
Herry juga mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar 72,8 persen.
Sebanyak 60 persen responden mendukung agar program tersebut menjangkau seluruh anak Indonesia, sementara lebih dari sepertiga responden mengaku anggota keluarganya telah menerima manfaat langsung dari program tersebut.
Di sektor ekonomi, ia menilai capaian investasi nasional juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai sekitar Rp1.931 triliun atau melampaui target pemerintah. Sementara investasi di sektor hilirisasi meningkat 43,3 persen dibanding tahun sebelumnya dan mampu menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja.
Menurut Herry, capaian tersebut menjadi indikator bahwa kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia masih terjaga meski dunia sedang menghadapi perlambatan ekonomi.
Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi maupun angka pertumbuhan ekonomi.
“Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, berkurangnya kemiskinan, dan semakin meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Selain pembangunan ekonomi, Herry menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, korupsi masih menjadi ancaman utama yang dapat menghambat pencapaian target Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan setiap penyimpangan anggaran pada hakikatnya mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Karena itu, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penegakan hukum yang profesional dan independen harus menjadi agenda prioritas nasional.
Dalam kehidupan demokrasi, Herry juga menilai kritik terhadap pemerintah tetap memiliki posisi yang penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.
“Dukungan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol. Kritik yang objektif, berbasis data, dan disampaikan secara konstruktif justru menjadi energi positif agar setiap kebijakan terus disempurnakan demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Herry optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju karena didukung sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, posisi geopolitik yang strategis, dan pasar domestik yang kuat.
Namun, seluruh potensi tersebut hanya akan menghasilkan kemajuan apabila diiringi konsistensi dalam bekerja, keberanian melakukan reformasi, kepastian hukum, serta kemampuan menjaga persatuan nasional.
“Rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna. Yang mereka harapkan adalah pemerintah yang bekerja sungguh-sungguh, berani mengambil keputusan, terbuka terhadap kritik, dan mampu menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Trisakti tersebut menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukanlah target yang akan tercapai secara otomatis, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
“Optimisme nasional tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Optimisme harus dibangun melalui hasil yang dapat diukur, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan. Sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling banyak berjanji, melainkan siapa yang mampu bekerja, menjaga amanah rakyat, dan meninggalkan warisan pembangunan bagi generasi mendatang,” pungkasnya.(beradoknews.com kbobabel)