BANGKA,* – Polemik aktivitas pertambangan timah di wilayah Merawang, Kabupaten Bangka, kian memanas. Persoalan yang awalnya dipicu krisis air untuk operasional tambang kini berkembang menjadi dugaan perusakan lahan milik fasilitas Smelter KJM hingga menyeret nama panitia desa dalam pusaran dugaan pungutan liar (pungli).

Aktivitas mitra usaha PT Timah yang diduga melampaui batas blok kerja Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut bahkan telah berujung pada laporan polisi. Sementara itu, informasi mengenai dugaan penarikan fee sebesar Rp5.000 per kilogram timah dari mitra usaha menambah panjang daftar persoalan yang kini menjadi perhatian publik.

Berdasarkan penelusuran media, kegiatan penambangan di wilayah IUP PT Timah yang lokasinya beririsan dengan kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT THEP Merawang telah berlangsung sejak April 2026.

Namun, operasional tambang yang dikelola delapan mitra CV tersebut kemudian menghadapi persoalan serius akibat kekeringan dan keterbatasan sumber air.

Kondisi tersebut diduga menjadi awal munculnya sejumlah keputusan kontroversial di lapangan.

Pada Agustus 2026, CV TGV selaku pengelola Blok 3 atau Blok Masyarakat bersama Panitia Desa Merawang yang dipimpin Kepala Desa Peter disebut mengambil langkah mencari sumber air dari kolong desa yang berada tidak jauh dari kawasan kolong PLN dan PDAM.

Ketika sumber air tersebut mulai mengering, persoalan semakin melebar. CV TGV diduga mendatangkan alat berat jenis excavator untuk menggali sumber air di sebidang lahan yang semula dikira milik warga berinisial RHT.

Namun, belakangan diketahui lokasi penggalian tersebut diduga masuk dalam kawasan fasilitas Smelter KJM di Jalan Raya Sungailiat-Pangkalpinang, Desa Merawang.

Temuan inilah yang kemudian memicu persoalan hukum.

Pihak manajemen Smelter KJM yang mengetahui adanya aktivitas alat berat di atas lahannya, yang disebut berada di luar batas blok kerja IUP PT Timah, mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan perusakan lahan dan aktivitas tanpa izin kepada Polres Bangka.

Laporan tersebut kini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut lebih jauh siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas penggalian tersebut, termasuk siapa yang memerintahkan, mengetahui, maupun terlibat dalam penggunaan alat berat di lokasi dimaksud.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyidik Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Bangka telah melakukan penyelidikan dan memanggil sejumlah saksi, di antaranya dari pihak CV TGV dan panitia desa.

Kasus ini menjadi perhatian karena aktivitas pertambangan seharusnya berjalan sesuai batas wilayah kerja, perizinan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Alasan kebutuhan air operasional tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penggalian di atas lahan pihak lain tanpa persetujuan pemilik atau dasar hukum yang sah.

*Dugaan Fee Rp5.000 per Kilogram, Kompensasi atau Pungli?*

Di tengah proses hukum dugaan perusakan lahan, persoalan lain yang tak kalah serius mulai mencuat. Kali ini menyangkut dugaan penarikan pungutan terhadap mitra usaha pertambangan dengan dalih kompensasi untuk desa.

Informasi yang diperoleh media menyebutkan, Panitia Desa Merawang diduga menarik fee atau iuran air kerja sebesar Rp5.000 untuk setiap kilogram timah yang dihasilkan mitra usaha atau CV pengelola blok tambang.

Mekanisme penarikan tersebut disebut-sebut dilakukan dengan cara memotong langsung hasil produksi timah.

Jika informasi ini benar, persoalannya bukan semata-mata menyangkut besaran uang yang dipungut, melainkan juga menyangkut dasar hukum, kewenangan pihak yang melakukan penarikan, transparansi penggunaan dana, serta siapa yang menerima dan mempertanggungjawabkan uang tersebut.

Pertanyaan mendasarnya, atas dasar apa pungutan tersebut diberlakukan? Apakah terdapat peraturan desa, kesepakatan tertulis, atau ketentuan resmi yang memberikan kewenangan kepada panitia untuk menarik dana berdasarkan setiap kilogram produksi timah?

Ataukah pungutan tersebut hanya merupakan kesepakatan sepihak yang dibungkus dengan istilah kompensasi desa?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi dugaan praktik pungli yang mencederai tata kelola pertambangan dan merugikan para mitra usaha.

*Polres Bangka Ditantang Mengusut hingga Tuntas*

Dua persoalan yang kini mencuat di Merawang tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai perkara yang berdiri sendiri.

Di satu sisi, terdapat dugaan penggunaan alat berat untuk menggali sumber air di luar wilayah kerja yang berujung laporan polisi. Di sisi lain, muncul informasi dugaan penarikan fee produksi timah oleh panitia desa yang perlu diuji legalitas dan pertanggungjawabannya.

Publik tentu tidak ingin penanganan perkara ini hanya berhenti pada persoalan kerusakan fisik lahan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran lain, termasuk aktivitas pertambangan di luar wilayah yang diizinkan maupun pungutan tanpa dasar hukum, semuanya perlu ditelusuri sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Aparat penegak hukum juga perlu mengurai rantai tanggung jawab, mulai dari pihak yang mengambil keputusan, pelaksana di lapangan, hingga pihak yang diduga menerima keuntungan dari aktivitas tersebut.

Merawang tidak boleh menjadi ruang abu-abu bagi praktik pertambangan yang mengabaikan aturan. Kepentingan operasional perusahaan, mitra usaha, maupun kompensasi kepada masyarakat harus tetap tunduk pada hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi dari Kapolres Bangka, Wastam PT Timah, manajemen Smelter KJM, Kepala Desa Merawang, serta pihak CV TGV terkait dugaan perusakan lahan dan penarikan fee tersebut.

Klarifikasi seluruh pihak sangat diperlukan agar persoalan ini terang benderang dan tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.

*Kini publik menunggu: apakah dugaan pelanggaran di kawasan tambang Merawang akan diusut sampai ke akar persoalan, atau justru berhenti pada laporan perusakan lahan semata?* (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *