MENTOK, BANGKA BARAT – Kasus pengamanan 60 balok timah tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, bukan lagi sekadar penindakan biasa. Denpom kini akan turun langsung melakukan penyelidikan, menyusul mencuatnya dugaan keterlibatan oknum aparat kacang hijau dan jaringan pengusaha timah dalam praktik pengiriman ilegal tersebut.
Peristiwa yang terjadi pada Jumat pagi (01/05/2026) sekitar pukul 06.37 WIB itu sempat mengejutkan aktivitas pelabuhan. Satgas tricakti mengamankan puluhan lempengan timah dari sebuah kendaraan yang hendak dikirim keluar Pulau Bangka tanpa dilengkapi dokumen resmi.
Namun yang menjadi sorotan tajam bukan hanya jumlah barang, melainkan bagaimana timah ilegal tersebut bisa sampai ke pelabuhan tanpa terdeteksi lebih awal. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya mata rantai distribusi terorganisir yang selama ini berjalan di balik lemahnya pengawasan.
Dalam perkembangan penyelidikan, nama bos inisial (DR), yang dikenal sebagai bos timah asal Mesuk, ikut mencuat. Ia disebut-sebut dalam sejumlah informasi lapangan memiliki keterkaitan dengan jalur distribusi timah yang kini tengah disorot. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang memastikan keterlibatan langsung, dan hal tersebut masih dalam pendalaman aparat.
Di sisi lain, isu dugaan keterlibatan oknum kacang hijau anggota Korem 045/Gaya membuat kasus ini semakin sensitif. Jika benar terbukti, maka perkara ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum biasa, tetapi berpotensi menjadi indikasi praktik terorganisir yang melibatkan kekuatan jaringan dan oknum internal.
Redaksi juga mencatat, hingga kini identitas pihak yang diamankan maupun pemilik barang masih belum diungkap secara terbuka. Minimnya transparansi ini justru menambah tanda tanya publik, yang menilai kasus seperti ini kerap berhenti di tingkat bawah tanpa menyentuh aktor utama.
Langkah Denpom akan turun langsung menjadi titik krusial. Publik kini menunggu apakah penyelidikan ini benar-benar akan membongkar seluruh jaringan—mulai dari pemasok, pengendali distribusi, hingga pihak yang diduga memberikan “perlindungan”.
Sesuai regulasi, setiap pengangkutan timah keluar daerah wajib dilengkapi dokumen resmi, termasuk surat asal barang dan rekomendasi dari pihak berwenang. Fakta bahwa 60 balok timah bisa bergerak tanpa dokumen menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan.
Kasus ini kembali mempertegas persoalan klasik di Bangka Belitung: timah sebagai komoditas strategis yang rawan dimainkan oleh oknum dan jaringan ilegal. Tanpa penindakan tegas dan transparan, praktik serupa dikhawatirkan akan terus berulang.
Pertanyaan publik kini semakin keras:
Siapa aktor utama di balik pengiriman ini?
Apakah hanya pelaku lapangan yang akan diproses, atau jaringan besar benar-benar dibongkar?
Beranikah Denpom menyeret semua pihak tanpa pandang bulu?
Satu hal yang pasti, kasus ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi.
Publik menunggu bukti, bukan janji.
Redaksi akan terus mengawal dan menelusuri perkembangan kasus ini hingga tuntas.(Beradoknews.com KBOBABEL)