PANGKALPINANG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru diwarnai sorotan tajam terhadap ketidakhadiran sejumlah wakil rakyat dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sabtu (21/11/2026)
Kekecewaan itu disampaikan Agus Adaw, salah satu tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara terbuka melontarkan kritik keras kepada anggota DPRD Babel, DPR RI, dan DPD RI yang tidak hadir dalam momentum bersejarah tersebut.
Bagi Agus, ketidakhadiran para wakil rakyat bukan sekadar persoalan memenuhi atau tidak memenuhi kuorum sidang. Lebih dari itu, menurutnya, hal tersebut mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap sejarah perjuangan dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk duduk di lembaga perwakilan.
“Yang pertama, bagi mereka yang tidak hadir, terutama anggota DPRD Babel, DPR RI, dan DPD RI, kita sangat menyesal. Mereka tidak bersyukur,” tegas Agus Adaw.
Ia menilai, peringatan hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya para pejabat dan wakil rakyat, untuk kembali mengingat sejarah panjang perjuangan pembentukan provinsi ini.
Agus bahkan menyindir sikap sebagian wakil rakyat yang dinilainya akan memberikan perhatian besar apabila perayaan ulang tahun tersebut berkaitan dengan kepentingan pribadi atau keluarga.
Menurutnya, seseorang mungkin rela meluangkan waktu untuk menghadiri ulang tahun pasangan, anak, maupun keluarga, bahkan ketika harus menempuh perjalanan jauh. Namun, ironis apabila momentum ulang tahun provinsi yang menjadi tempat mereka memperoleh mandat politik justru tidak mendapatkan perhatian serupa.
“Kalau mereka ulang tahun, mungkin sebulan sebelumnya sudah bersiap-siap. Kalau ulang tahun istri atau anak, pasti dihadiri. Tetapi ini ulang tahun Provinsi Bangka Belitung, tempat mereka mendapatkan kepercayaan dan jabatan dari rakyat, justru tidak hadir. Apa tidak ada penghargaan terhadap daerah ini?” sindirnya.
Bahkan, Agus menggunakan istilah yang sangat keras untuk menggambarkan kekecewaannya.
“Mereka orang-orang yang tidak beradat, tidak berterima kasih, dan tidak bersyukur. Mereka bisa menjadi anggota DPR RI, DPRD maupun DPD RI karena rakyat Bangka Belitung. Jangan lupa dari mana mereka mendapatkan kepercayaan itu,” ujarnya.
Bagi Agus, jabatan politik bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ada suara rakyat, ada perjuangan, dan ada tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Karena itu, menghadiri peringatan hari jadi provinsi semestinya bukan hanya dianggap sebagai agenda seremonial, melainkan bentuk penghormatan terhadap daerah dan masyarakat yang diwakili.
Ia juga mengingatkan bahwa kemajuan Bangka Belitung tidak semata-mata menjadi tanggung jawab gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi.
Menurutnya, seluruh unsur pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, gubernur hingga para pejabat dan wakil rakyat, memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap masa depan daerah.
“Kalau provinsi ini maju, jangan hanya mengatakan gubernurnya hebat. Tetapi kalau belum maju, jangan pula semuanya dibebankan kepada gubernur. Kita ini ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Para pejabat, anggota DPRD, DPR RI dan DPD RI juga punya tanggung jawab besar terhadap kemajuan Bangka Belitung,” jelasnya.
Agus menegaskan, para wakil rakyat seharusnya tidak hanya hadir ketika membutuhkan dukungan masyarakat dalam kontestasi politik. Mereka juga harus hadir ketika daerah membutuhkan perhatian, kepedulian, dan kontribusi pemikiran untuk pembangunan.
*Mereka Terpilih dari Perjuangan yang Pernah Dianggap Mustahil*
Kritik Agus Adaw memiliki latar belakang sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Agus Adaw bersama Johan Murod dikenal sebagai bagian dari tokoh masyarakat yang ikut mengambil peran dalam perjuangan memisahkan Bangka Belitung dari Provinsi Sumatera Selatan.
Pada masa awal perjuangan, cita-cita pembentukan provinsi sendiri bukanlah perkara mudah. Bahkan, sejumlah pihak sempat meremehkan perjuangan tersebut. Ada yang menganggap gagasan itu mustahil diwujudkan, bahkan para pejuangnya pernah dipandang sebelah mata dan dianggap seperti orang gila karena memperjuangkan sesuatu yang dinilai sulit tercapai.
Namun, sejarah kemudian mencatat bahwa perjuangan tersebut berhasil. Bangka Belitung resmi menjadi provinsi pada 21 November 2000.
Kini, setelah 26 tahun perjalanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus mengingatkan bahwa jabatan dan kedudukan yang dinikmati para pejabat hari ini tidak boleh membuat mereka melupakan sejarah perjuangan daerah.
Baginya, peringatan HUT provinsi seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan sekadar agenda protokoler yang dihadiri karena kewajiban undangan.
Sebab, mereka yang hari ini duduk di kursi kekuasaan dan lembaga perwakilan merupakan bagian dari masyarakat yang pernah diperjuangkan hak dan masa depannya oleh para pejuang pembentukan provinsi.
Kritik keras Agus Adaw pun menjadi pengingat bahwa menjadi wakil rakyat bukan hanya soal memperoleh suara dan jabatan, tetapi juga tentang menjaga ingatan sejarah, menghargai perjuangan, serta menunjukkan tanggung jawab kepada daerah.
*Bagi Bangka Belitung, 26 tahun bukan sekadar angka Ada sejarah, pengorbanan, dan perjuangan yang semestinya tidak dilupakan oleh siapa pun yang hari ini menikmati hasil perjuangan tersebut.(Beradoknews.com kbobabel
