Sorotan Kinerja dan Kontroversi Polri Sepanjang 2024
Jakarta – Sepanjang tahun 2024, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menghadapi berbagai dinamika yang menarik perhatian publik. Dari prestasi besar dalam menjaga stabilitas keamanan nasional hingga sejumlah kasus kontroversial yang mencoreng citra institusi, Polri menjadi salah satu topik utama dalam pemberitaan nasional. Kamis (26/12/2024).
Redaksi jejaring media ini akan mengulas secara komprehensif berbagai pencapaian dan tantangan Polri selama tahun 2024, sekaligus menggambarkan implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat.
Prestasi Polri dalam Mengawal Agenda Besar Nasional dan Internasional
Tahun 2024 menjadi salah satu periode tersibuk bagi Polri. Berbagai agenda besar yang melibatkan jutaan masyarakat berhasil diamankan tanpa gangguan berarti. Di antara prestasi Polri yang patut diapresiasi adalah keberhasilannya dalam mengamankan:
1. Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Pemilihan Umum dan Pilkada serentak 2024 menjadi ujian besar bagi Polri. Dengan potensi kerawanan konflik politik yang tinggi, Polri menunjukkan profesionalisme dalam menjaga keamanan selama proses pemungutan suara hingga rekapitulasi. Di sejumlah wilayah rawan konflik seperti Papua, Aceh, dan Sulawesi Tengah, Polri berkolaborasi dengan TNI dan aparat keamanan lokal untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan lancar.
Langkah Polri yang proaktif, seperti pelibatan tokoh masyarakat dalam mediasi konflik serta patroli rutin di daerah rawan, turut memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi seperti drone dan kamera pengawas berbasis AI mempermudah pengawasan di lapangan.
2. World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali
World Water Forum yang diselenggarakan di Bali pada Mei 2024 menjadi salah satu acara internasional terbesar yang diamankan oleh Polri. Dengan kehadiran ribuan delegasi dari seluruh dunia, Polri memastikan keamanan acara ini melalui pendekatan modern.
Sistem pengamanan terpadu berbasis teknologi, termasuk pengenalan wajah dan deteksi ancaman berbasis AI, diterapkan untuk meminimalkan risiko gangguan keamanan.
Keberhasilan pengamanan WWF tidak hanya mendapat pujian dari pemerintah Indonesia, tetapi juga dari komunitas internasional. Hal ini menunjukkan kemampuan Polri dalam menangani acara berskala global dengan profesionalisme tinggi.
3. Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumut
Pekan Olahraga Nasional yang diadakan di Aceh dan Sumatera Utara menjadi momen penting bagi Polri untuk menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan acara.
Kehadiran ribuan atlet dan pengunjung dari seluruh Indonesia menciptakan tantangan tersendiri, terutama dalam mengantisipasi potensi gangguan seperti konflik antarsuporter atau kriminalitas di sekitar lokasi pertandingan.
Polri bekerja sama dengan panitia penyelenggara untuk memastikan keamanan di seluruh arena pertandingan dan akomodasi atlet.
Pengamanan berbasis komunitas juga diterapkan, melibatkan masyarakat lokal untuk mendukung kelancaran acara. Hasilnya, PON XXI berhasil diselenggarakan tanpa insiden besar.
Kontroversi yang Membayangi Institusi Polri
Meski mencatat berbagai pencapaian besar, tahun 2024 juga diwarnai dengan sejumlah kasus kontroversial yang mencoreng nama baik Polri.
Kasus-kasus ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam hal akuntabilitas dan integritas di tubuh institusi. Berikut adalah beberapa kasus yang menjadi sorotan:
1. Kematian Afif Maulana di Padang
Kasus kematian Afif Maulana (13) di Padang, Sumatera Barat, menjadi salah satu kasus yang paling banyak dibicarakan. Afif ditemukan tewas di bawah Jembatan Kuranji setelah sebelumnya ditangkap bersama tujuh rekannya oleh polisi dengan tuduhan akan melakukan tawuran.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menuduh kematian Afif disebabkan oleh penyiksaan yang dilakukan oleh oknum polisi.
Para korban yang selamat melaporkan bahwa mereka dipukuli, disetrum, dan disundut rokok selama dalam tahanan. Namun, Polda Sumbar membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa Afif meninggal akibat patah tulang rusuk yang menyebabkan robeknya paru-paru setelah jatuh dari jembatan.
Kasus ini memicu protes besar dari masyarakat dan lembaga HAM, yang mendesak agar dilakukan investigasi independen. Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung, dan hasilnya ditunggu oleh publik.
2. Penembakan Gamma Rizkynata di Semarang
Gamma Rizkynata Oktafandy (17), seorang siswa SMK di Semarang, tewas ditembak oleh Aipda Robig Zaenudin. Awalnya, Polrestabes Semarang mengklaim bahwa insiden ini terjadi dalam konteks tawuran antar-gangster.
Namun, investigasi lebih lanjut oleh Propam Polda Jateng mengungkapkan bahwa penembakan ini sebenarnya bermotif pribadi.
Kasus ini memperlihatkan kelemahan dalam pengawasan internal di tubuh Polri. Meskipun Aipda Robig telah ditahan dan dipecat, kasus ini memicu kemarahan masyarakat yang menuntut reformasi menyeluruh di institusi kepolisian.
3. Polisi Bunuh Ibu Kandung di Bogor
Kejadian tragis lainnya adalah pembunuhan ibu kandung oleh Aipda Nikson Pangaribuan di Cileungsi, Bogor.
Nikson menggunakan tabung gas LPG 3 kg untuk menghabisi nyawa ibunya. Belakangan diketahui bahwa Nikson memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan sedang menjalani perawatan di RS Polri.
Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan kesehatan mental di lingkungan kepolisian.
Banyak pihak mendesak agar Polri lebih serius dalam menangani kesejahteraan psikologis anggotanya untuk mencegah insiden serupa.
4. Penembakan Kasat Reskrim di Solok Selatan
Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Ulil Ryanto Anshari, tewas ditembak oleh mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar.
Insiden ini terjadi di Mapolres Solok Selatan dan diduga terkait dengan pengungkapan kasus tambang ilegal.
Setelah insiden tersebut, AKP Dadang menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Kasus ini menyoroti potensi konflik internal di tubuh Polri, yang dapat memengaruhi kinerja institusi secara keseluruhan.
Dampak Kontroversi terhadap Kepercayaan Publik
Kasus-kasus di atas tidak hanya mencoreng nama baik Polri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.
Survei yang dilakukan oleh lembaga riset independen pada pertengahan 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mengalami penurunan sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor utama yang memengaruhi penurunan ini adalah:
1. Kurangnya transparansi dalam penanganan kasus internal.
2. Minimnya akuntabilitas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi.
3. Kesan lambatnya reformasi di tubuh institusi.
Langkah Polri untuk Memulihkan Citra
Menghadapi berbagai tantangan ini, Polri menyadari perlunya reformasi menyeluruh untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Polri antara lain:
1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Polri mulai menerapkan kebijakan untuk meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan anggotanya. Salah satunya adalah dengan membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus-kasus besar seperti kematian Afif Maulana dan penembakan Gamma Rizkynata. Selain itu, hasil investigasi juga diumumkan secara terbuka kepada publik.
2. Reformasi Sistem Pengawasan Internal
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri diperkuat untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku anggota. Polri juga menggandeng lembaga eksternal seperti Komnas HAM untuk melakukan audit terhadap prosedur operasional standar (SOP) yang diterapkan di lapangan.
3. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan
Untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, Polri meningkatkan intensitas pelatihan bagi anggotanya. Pelatihan ini mencakup pendekatan humanis dalam penegakan hukum, penggunaan teknologi canggih, serta manajemen konflik di lapangan.
4. Program Kesejahteraan dan Kesehatan Mental
Polri menyadari pentingnya kesejahteraan psikologis bagi anggotanya. Oleh karena itu, program pemeriksaan kesehatan mental secara rutin mulai diterapkan. Polri juga menyediakan layanan konseling bagi anggota yang mengalami tekanan psikologis akibat beban kerja.
Harapan untuk Masa Depan
Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Meski menghadapi berbagai tantangan, langkah-langkah reformasi yang telah diambil menunjukkan komitmen Polri untuk menjadi institusi yang lebih baik.
Dengan transparansi, akuntabilitas, dan pendekatan humanis, diharapkan Polri dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Keberhasilan Polri dalam memulihkan citra institusi tidak hanya bergantung pada langkah internal, tetapi juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Dengan kerja sama yang baik antara Polri dan masyarakat, Indonesia dapat menuju masa depan yang lebih aman dan damai. (Redaksi)