PANGKALPINANG– Di tengah suasana Ramadan yang penuh kehangatan, pertemuan antara pimpinan media se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ketua Komisi XII DPR RI, *Bambang Patijaya*, menjadi ruang dialog terbuka membahas persoalan krusial: masa depan pertambangan di Negeri Serumpun Sebalai.
Agenda buka puasa bersama yang digelar di *Swiss-Belhotel Pangkalpinang*, Selasa (3/3/2026), tak sekadar ajang silaturahmi. Forum tersebut menjelma menjadi diskusi hangat dan kritis, mempertemukan perspektif legislatif dan insan pers dalam menyoroti polemik tambang yang tak kunjung usai.
Sejumlah pimpinan media online, cetak, dan elektronik dari berbagai kabupaten/kota hadir dalam kegiatan itu.
Pimpinan Umum Kantor Berita Online (KBO), Rikky Fermana, turut menyampaikan pandangan terkait pentingnya transparansi dan konsistensi kebijakan dalam sektor pertambangan.
Dalam pemaparannya, Bambang Patijaya berbicara lugas mengenai kondisi pertambangan Bangka Belitung yang menurutnya masih menyisakan persoalan kompleks.
Mulai dari tata kelola yang dinilai belum optimal, dampak lingkungan yang belum sepenuhnya tertangani, hingga kebijakan penertiban dari pemerintah pusat yang dianggap belum menyentuh akar masalah.
Ia menegaskan bahwa pendekatan penegakan hukum harus disertai solusi komprehensif.
“Kita tidak bisa hanya berbicara soal penindakan. Ada aspek ekonomi masyarakat yang harus dipertimbangkan. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan yang tajam dan terukur perlu diimbangi dengan keadilan sosial. Penataan pertambangan harus dirancang menyeluruh—mulai dari regulasi yang jelas, pengawasan ketat, hingga skema alternatif ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Diskusi pun berlangsung dinamis. Beberapa pimpinan media mengangkat isu transparansi, efektivitas pengawasan, hingga perlunya keberanian pemerintah dalam menata ulang sistem perizinan dan distribusi hasil tambang.
Sorotan juga mengarah pada kondisi di lapangan yang kerap memunculkan kesan inkonsistensi kebijakan.
Dalam forum tersebut, peran media turut menjadi pembahasan penting. Media diharapkan tetap menjaga objektivitas dan keberimbangan, sekaligus konsisten mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Menjelang azan magrib, diskusi ditutup dengan doa dan buka puasa bersama. Suasana hangat dan penuh keakraban terasa saat santap malam dilanjutkan bincang santai.
Pertemuan ini bukan sekadar seremonial Ramadan. Ia menjadi penanda bahwa komunikasi antara legislatif dan insan pers tetap terbuka, sekaligus membuka ruang sinergi untuk mendorong tata kelola pertambangan Bangka Belitung yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan. (Beradiknews.com KBO Babel)