Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat bersama tim peneliti, Selasa (24/3/2025), dengan penekanan pada pentingnya efisiensi anggaran serta penghapusan program yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi nasional. Saya melihat dalam waktu dekat, pasca Lebaran atau Paskah, pemerintah pusat kemungkinan akan melakukan penyesuaian belanja dan postur anggaran,” ujar Melki.
Menurutnya, dinamika geopolitik global, khususnya konflik yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah, berpotensi mengubah asumsi makro ekonomi nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga akan merembet ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Jika situasi global terus bergejolak, maka berbagai indikator ekonomi pasti berubah. Karena itu, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan penyesuaian anggaran,” tegasnya.
Meski menekankan efisiensi, Melki memastikan bahwa belanja pegawai, termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak pemangkasan.
“Saya pastikan program yang tidak berdampak langsung akan dihentikan. Namun untuk gaji dan TPP ASN tetap kita amankan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Peneliti, Welly Kause, memaparkan hasil kajian awal terkait program prioritas daerah dalam kerangka “Dasa Cita”, khususnya pada aspek penguatan rantai pasok dari sektor pertanian dan kelautan menuju pasar.
Menurut Welly, kajian tersebut berfokus pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat NTT, yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Ia menjelaskan, terdapat empat sub kegiatan utama yang menjadi objek kajian, yakni pengelolaan dan distribusi cadangan pangan pemerintah, penyusunan proyeksi neraca pangan, koordinasi pemantauan stok dan harga, serta promosi konsumsi pangan berbasis media daerah.
Meski demikian, Welly menegaskan bahwa hasil kajian tersebut masih bersifat sementara dan belum mencerminkan keseluruhan program secara komprehensif.
“Evaluasi ini baru mencakup satu kegiatan dan belum final. Kami masih membutuhkan data yang lebih lengkap untuk menganalisis capaian secara utuh,” jelasnya.
Dalam forum yang sama, peneliti lainnya, Sirilus Lelan, mengkritisi sejumlah dokumen anggaran yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan tujuan program prioritas daerah.
Ia menilai masih terdapat aktivitas yang bersifat rutinitas administratif, namun tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan.
“Kami melihat beberapa sub program belum menjawab tujuan strategis, melainkan hanya menjalankan rutinitas OPD. Ini perlu dikaji ulang secara lebih cermat oleh tim asistensi,” ujarnya.
Sementara itu, Deni Alfian menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola administrasi, khususnya terkait waktu penyerahan dokumen anggaran kepada tim asistensi.
Menurutnya, keterlambatan penyampaian dokumen dapat menghambat proses analisis dan evaluasi yang optimal.
“Kami berharap dokumen anggaran dapat diserahkan lebih awal, sehingga ada waktu yang cukup untuk dilakukan kajian secara mendalam,” pungkasnya.
Langkah evaluasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan efektivitas belanja daerah di tengah tekanan global, sekaligus menjaga agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Beradoknews.com KBO Babel)