PANGKALPINANG— Sikap terbuka terhadap kritik menjadi penegasan penting yang disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, atau yang akrab disapa Bang Udin, saat menerima silaturahmi jajaran pengurus Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Babel, beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Bang Udin menekankan bahwa seorang pejabat publik tidak boleh alergi terhadap kritik, termasuk dari kalangan wartawan.

Menurutnya, konfirmasi maupun pemberitaan yang terkesan tajam atau bahkan tendensius tetap merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sehat dalam sistem demokrasi.

“Jangan sampai pejabat itu jadi baperan. Wartawan itu menjalankan fungsi kontrol, bagian dari upaya mencegah perilaku koruptif,” ujarnya.

Ia menegaskan, ukuran kepemimpinan bukan terletak pada kemampuan “menguasai” media atau mengendalikan narasi pemberitaan.

Justru, kondisi tersebut dinilai berbahaya karena berpotensi menjerumuskan pemimpin dalam zona nyaman yang menyesatkan, di mana laporan yang diterima hanya bersifat “asal bapak senang” (ABS).

Menurut Bang Udin, minimnya kritik justru dapat membuat seorang kepala daerah kehilangan arah dalam mengambil kebijakan.

Tanpa masukan yang jujur dan tajam, seorang pemimpin berisiko tidak lagi mampu membedakan mana kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat dan mana yang sekadar pencitraan.

“Kalau wartawan tidak kritis, pemimpin bisa terlena. Semua terasa baik-baik saja, padahal belum tentu,” tegasnya.

Ia bahkan menyinggung sejumlah kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di berbagai wilayah.

Dalam banyak kasus, menurutnya, kondisi tersebut kerap diawali dari lingkungan yang tidak sehat—di mana kritik dibungkam dan media cenderung dikendalikan.

“Banyak pejabat yang akhirnya terkena OTT oleh lembaga seperti KPK atau Kejaksaan. Itu tidak lepas dari lemahnya kontrol, termasuk dari media,” tambahnya.

Bang Udin juga menilai, sepinya pemberitaan yang mengkritisi kebijakan pemerintah justru bisa menjadi indikator yang mencurigakan.

Kondisi itu, kata dia, sering menjadi perhatian lembaga penegak hukum maupun LSM antikorupsi.

Lebih jauh, ia mengapresiasi karakter masyarakat Bangka Belitung, khususnya Pangkalpinang, yang dikenal blak-blakan dalam menyampaikan pendapat.

Baginya, kritik yang disampaikan secara terbuka bukanlah bentuk kebencian, melainkan wujud kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.

“Kita ini orang Babel, kalau bicara memang apa adanya. Itu bukan berarti benci, justru bentuk cinta dan perhatian,” ungkapnya.

Sebaliknya, Bang Udin mengaku lebih waspada terhadap pihak-pihak yang selalu menyampaikan hal-hal yang terdengar baik tanpa kritik.

Ia menilai, sikap seperti itu justru berpotensi menyesatkan dan berbahaya bagi keberlangsungan kepemimpinan.

“Yang selalu ngomong baik-baik itu yang saya takutkan,” katanya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua PJS Babel Rikky Fermana dan Sekretaris Muhamad Zen. Silaturahmi ini menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah daerah dan insan pers dalam memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi serta mitra kritis dalam pembangunan daerah.

Dengan pernyataan tegas ini, Bang Udin seolah mengirim pesan jelas: kritik bukan ancaman, melainkan fondasi penting untuk menjaga integritas kekuasaan dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar. (Beradoknews.com KBO Babel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *