Binjai — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menegaskan bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak akan pernah kokoh dan berkelanjutan tanpa penguatan serius pada sektor ekonomi dan hukum. Dua sektor ini, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam menjaga eksistensi dan daya tahan bangsa di tengah dinamika global yang kian kompleks.
“Tanpa ekonomi dan hukum yang kuat, ketahanan nasional akan sulit dicapai secara berkelanjutan,” ujar Ace saat memberikan Kuliah Umum dalam kegiatan *Lemhannas Goes to Campus* di Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai, Jumat (30/1).
Ace menjelaskan, ketahanan nasional berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila negara memiliki stabilitas dan kemandirian ekonomi. Ekonomi yang kuat memungkinkan Indonesia tetap tangguh menghadapi krisis global, tekanan geopolitik, hingga gejolak ekonomi internasional.
“Kemandirian ekonomi menjadi kunci agar bangsa ini tidak mudah diintervensi oleh kepentingan negara lain, terutama melalui ketergantungan impor pangan dan energi,” tegasnya.
Namun, Ace juga menekankan bahwa kekuatan ekonomi tidak akan berjalan optimal tanpa fondasi hukum yang kokoh. Kepastian hukum, menurutnya, merupakan prasyarat mutlak bagi masuknya investasi, keberlanjutan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang adil, serta penegakan hak asasi manusia yang kredibel.
“Kepastian hukum menciptakan rasa aman bagi investor dan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Selain itu, penguatan hukum dan diplomasi multilateral juga dinilai strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global agar tidak terjebak dalam dominasi kekuatan besar dunia.
Dalam paparannya, Ace mengungkap sejumlah tantangan serius yang masih dihadapi Indonesia dalam memperkuat sektor ekonomi dan hukum, mulai dari persoalan korupsi, kualitas sumber daya manusia, hingga iklim investasi dan keterbukaan perdagangan.
Ia menyoroti data *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Indonesia tahun 2023 yang berada di angka 6,33 persen—tergolong tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tingginya ICOR ini mencerminkan inefisiensi ekonomi dan mahalnya biaya investasi untuk mendorong pertumbuhan.
“Kondisi ini dipengaruhi oleh birokrasi yang rumit, ketidakpastian regulasi, infrastruktur yang belum merata, lemahnya penegakan hukum, kualitas SDM, hingga insentif pajak yang kurang kompetitif,” jelas Ace.
Dari situ, Ace menegaskan bahwa sektor ekonomi dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam membangun ketahanan nasional berkelanjutan sebagai prasyarat menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
Lebih jauh, Ace menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai bonus demografi. Menurutnya, pemuda bersama pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan—baik dari dalam maupun luar negeri—demi menjaga integritas, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup bangsa.
Sebagai program strategis Lemhannas RI, *Lemhannas Goes to Campus* diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kebangsaan generasi muda, memperkuat wawasan ketahanan nasional, serta mendorong peran aktif mereka dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP.; Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si.; Ketua Pembina Yayasan Al-Ishlahiyah Binjai Afril Djoelianti; Ketua Al-Ishlahiyah Binjai Putri Susi Meilani Daulay, S.E.; Rektor INSAN Binjai Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, M.A.; Plt. Deputi Kebangsaan Mayjen TNI Raden Djaenudin Selamet, S.E.; serta jajaran pimpinan daerah, akademisi, dan tenaga ahli Lemhannas RI. (Beradoknews.com KBO Babel)