Pangkalpinang –Aksi vandalisme terhadap alat peraga kampanye (APK) pasangan calon independen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Eka Mulya Putra dan Radmida Dawam atau dikenal sebagai Paslon “Merdeka”, menuai kecaman keras. Sejumlah poster kampanye yang tersebar di beberapa titik strategis Kota Pangkalpinang ditemukan dalam kondisi rusak, tercoret kata-kata tidak senonoh, bahkan ada yang dirubuhkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Rabu (30/7/2025).
Peristiwa itu terjadi menjelang menghangatnya suhu politik Pilkada 2024. Tim pemenangan Paslon Merdeka menilai tindakan tersebut tidak sekadar bentuk sabotase, melainkan serangan langsung terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil.
“Ini bukan hanya soal poster yang dicoret atau dirusak. Ini adalah upaya nyata membungkam suara rakyat dan mencederai semangat demokrasi,” tegas Ketua Tim Pemenangan Merdeka, Sarpin, saat memberikan keterangan pers pada Rabu (30/7/2025).
Menurut Sarpin, setiap alat peraga kampanye yang dipasang bukan sekadar simbol pencalonan, tetapi wujud harapan masyarakat yang ingin melihat perubahan dan perbaikan. Perusakan terhadap APK sama saja dengan merendahkan aspirasi warga Pangkalpinang yang telah memberi dukungan pada jalur independen.
“Kami memang tidak punya mesin partai besar. Tapi kami punya kekuatan yang lebih murni—yaitu kepercayaan rakyat. Justru dari sanalah semangat perjuangan kami tumbuh dan mengakar,” lanjutnya.
Paslon Merdeka menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sedikit pun meskipun mendapat tekanan dan intimidasi. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk ketakutan dari pihak-pihak yang tidak siap bertarung secara sehat dalam kontestasi demokrasi.
Lebih lanjut, Sarpin menyatakan bahwa pihaknya telah mendokumentasikan seluruh bukti perusakan dan akan membawa kasus ini ke jalur hukum.
“Kami akan menempuh jalur hukum. Ini bukan sekadar soal alat peraga, ini menyangkut integritas pemilu. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi dirusak oleh segelintir orang yang bermain curang,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Pangkalpinang untuk bersatu menjaga marwah demokrasi dan tidak membiarkan praktik-praktik kotor mencoreng proses Pilkada.
“Kami yakin masyarakat Pangkalpinang semakin cerdas dalam melihat siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, dan siapa yang hanya ingin menang dengan cara-cara licik,” imbuh Sarpin.
Tim Merdeka berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat bersikap tegas dan proaktif dalam menyikapi kasus ini. Netralitas penyelenggara pemilu dan keberanian menindak pelaku pelanggaran sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Insiden ini menjadi pengingat bahwa kontestasi politik seharusnya dijalankan dengan etika, bukan dengan sabotase. Demokrasi sejati tak bisa dibangun dengan tangan yang kotor, melainkan dengan hati yang bersih dan komitmen kuat terhadap keadilan. (Beradoknews.comKBO Babel)